Protes Pilgub Esktra

Oleh : Sokip, SH
Penghitungan ulang hasil pemilihan gubernur (Pilgub) putaran II di Pamekasan sudah selesai dilakukan. Dengan demikian, keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang salah satunya memerintahkan KPU Jawa Timur melakukan penghitungan ulang telah dilakukan di Pulau Garam tersebut. Sayangnya, ibarat suatu pertandingan, ternyata diantara pemain tidak siap kalah.
Ini dibuktikan dengan masih adanya protes dari salah satu kubu, yaitu Ka-JI (Khofifah I Parawansa-Mujiono) yang berancang-ancang akan lapor ke DPR-RI dan Presiden. Semua ini menunjukkan kalau mereka tidak siap untuk menerima hasil demokrasi yang cukup melelahkan di Jawa Timur ini.
Protes atau apapun istilahnya, sebenarnya boleh-boleh saja. Apalagi kalau tim yang dikalahkan tersebut mencurigai adanya kecurangan. Akan tetapi, kalau upaya protes tersebut hanya untuk memenuhi ambisi supaya menang, tentunya upaya tersebut sudah di luar rel demokrasi.
Seperti diketahui, dalam hitung ulang yang dilakukan di Pamekasan Minggu (28/12) lalu, informasinya perolehan suara pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) sebanyak 216.636 yang berarti turun dari hasil yang diumumkan KPU sebulan sebelumnya sekitar 500-an suara. Sebab pada putaran II, suara KarSa mencapai 217.170.
Sementara, pasangan Ka-Ji mendapat 195.527 suara yang juga berarti turun sekitar 100 suara, karena pada pengumuman sebelumnya, suara pasangan ini mencapai 195.638.
Hasil hitung ulang tersebut ternyata masih berpihak pada Karsa. Sayangnya, Ka-Ji nampaknya tetap belum mau menerima kekalahan tersebut dengan akan melancarkan protes lagi terkait proses hitung ulang ini.
Menyikapi keruwetan pelaksanaan Pilgub Jawa Timur kali ini, dibutuhkan pemikiran bijak. Baik itu dari pemerintah, masing-masing calon serta masyarakat Jawa Timur, yang sudah lelah menunggu siapa gubernurnya. Apalagi, dana yang telah dikeluarkan dari APBD hampir Rp 1 triliun.
Saat ini, yang dibutuhkan rakyat Jawa Timur adalah peningkatan kesejahteraan hidup dan anak-anak mereka bagaimana bisa sekolah hingga selesai. Bagi rakyat, siapapun yang menjadi gubernur, tak mau pusing, asalkan bisa memberikan perubahan yang lebih baik.(**)

Anggota Dewan Tuli

Oleh : Sokip, SH


Tak salah kalau banyak orang menilai para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk DPRD banyak yang tuli dengan penderitaan rakyat. Bagaimana tidak, disaat rakyat dipusingkan dengan tingkat kemiskinan yang terus meningkat, dan ancaman PHK massal yang ada di depan mata akibat krisis global, ternyata apa yang dilakukan para wakil rakyat ini malah menghamburkan uang rakyat.
Semua ini bisa dilihat dari niat 100 anggota DPRD Jatim untuk mendapatkan jatah seragam dinas. Tak tanggung-tanggung, para anggota dewan yang terhormat itu mengalokasikan pengadaan jatah seragam dinas baru dalam APBD 2009 sebesar Rp 4,2 miliar. Jumlah yang cukup membuat kita geleng-geleng kepala, untuk sebuah urusan seragam yang setiap tahunnya selalu ganti baru.
Yang lebih mengejutkan lagi, anggaran yang diajukan itu ternyata naik mencapai 300 persen, karena APBD 2008 mengalokasikan Rp 1,51 miliar. Dengan peningkatan yang luar biasa itu, menunjukkan kalau mereka benar-benar tak paham dengan penderitaan yang dialami rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, seharusnya para wakil rakyat itu justru lebih konsentrasi memikirkan nasib rakyat yang telah mengusung mereka duduk di kursi dewan. Apalagi, menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2009 nanti, para politisi itu akan membutuhkan uluran tangan konstituen, supaya bisa mengantar mereka kembali duduk di gedung megah yang berlokasi di Jl Indrapura itu.
Jangan sampai, rakyat yang saat ini sudah mulai berani teriak saat dikibuli, hanya menjadi alat bagi mereka untuk duduk di kursi empuk dewan. Karenanya, tidak salah jika nantinya, dalam pileg 2009 yang hanya kurang dari 3 bulan ini, rakyat sudah apatis dengan para wakilnya yang hanya lihai mengeruk uang rakyat.
Dan tidak salah pula, kalau rakyat yang saat ini mulai cerdas, tidak mau mengulang lagi kesalahan sebelumnya, yang telah memilih para wakil rakyat yang ternyata hanya lihai membuat anggaran besar untuk diri mereka, sementara buta untuk mendengar penderitaan rakyat.(**)

KTP Massal & Pungli

Oleh : Sokip, SH

Bagi warga Surabaya, siap-siap saja untuk dipusingkan oleh pejabat Pemkot Surabaya. Ini setelah adanya kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga Surabaya secara massal, seiring diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Kenapa sampai warga Surabaya dipusingkan dengan kebijakan baru itu? Bukan rahasia lagi, kalau untuk urusan birokrasi di Kota Buaya ini, selain selalu mebulet juga berbelit-belit. Belum lagi harus merogoh kantong supaya urusan cepet selesai.
Padahal, maksud dari pemberlakuan SIAK ini, diharapkan data nomor induk kependudukan simduk (sistem lama) dikonversi, kemudian dikirim ke Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) di pusat. Konversi tersebut menggabungkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) lokal dengan NIK nasional.
“Dengan sistem ini, semua komputer kecamatan se-Surabaya yang mengatur data kependudukan sudah on line,” ujar Kepala Dispenduk Capil Ismanu. Menurut Ismanu, untuk mengonversi NIK lokal (simduk) menjadi NIK nasional membutuhkan waktu seminggu. Sebab, NIK yang diubah itu mencakup data 2,1 juta penduduk yang wajib ber-KTP.
Perubahan itu tentu saja membuat nomor KTP warga Surabaya berubah. Nomor KTP yang baru akan diawali dengan kode 35 sebagai kode propinsi Jatim, diikuti kode kota Surabaya 78, diikuti lagi kode kecamatan, kode tanggal lahir dan kode urutan nama pemilik KTP.
“Dengan nomor KTP yang baru itu, seorang warga tidak akan bisa memiliki dua KTP atau KTP ganda, karena nomor ini akan di online seluruh nasional,” beber Ismanu.
Untuk itulah, yang perlu diperhatikan bagi para pejabat di Pemkot, jangan sampai kebijakan baru ini justru menjadi ladang baru bagi oknum-oknum staf di kelurahan hingga kecamatan, sebagai peluang untuk melakukan pungutan liar (pungli).
Pemerintah kota harus transparan, jangan sampai ketidaktahuan masyarakat tentang program baru itu justru dimanfaatkan oleh oknum staf di kelurahan dan kecamatan, yang selama ini banyak melakukan pungutan di luar ketentuan. Selain itu, harus ada sanksi tegas bagi oknum nakal, supaya mereka jera.
Masyarakat saat ini sudah terlalu susah. Minyak tanah langka, Elpiji susah dan harga-harga kebutuhan selangit. Belum lagi ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) mengancam di hadapan kita. (**)

Amankan Tiga Pilar

Hanura Jatim di Ultah II


Hanura Jatim terus memantapkan jajaran struktural partai di tingkat DPC (kabupaten/kota) PAC (kecamatan) dan ranting. Target ini dilakukan untuk menata strategi partai politik yang didirikan Mantan Pangab Jenderal (Purn) Wiranto bisa agar melakukan manuver politik untuk merebut hati nurani rakyat dalam perhelatan pileg 2009 mendatang.
Ketua DPD Hanura Jatim Dossy Iskandar Prasetyo saat acara HUT Partai Hanura II di kantor Hanura Jatim, Jl. Walikota Mustajab menegaskan, sampai saat ini pemantapan mesin politik partai terus dilakukan. Termasuk upaya mengontrol kemampuan manajemen ranting Partai Hanura yang berada di pelosok-pelosok desa.
“Pantauan ini dilakukan dengan harapan struktural Partai Hanura di tingkatan ranting yang tidak bisa efektif bisa didongkrak Karena pemilihan legislatif nanti merupakan salah satu strategi yang bisa direbut Hanura,” tandas Dossy, Minggu (21/12) di hadapan kader Partai Hanura Jatim.
Sebagai langkah kongkrit, di 38 PAC Kabupaten/Kota bersama 658 DPC serta 7.500 ranting, akan bahu-membahu menegakkan simbol ‘hati nurani saatnya bicara’. “Langkah yang kita lakukan dengan mengamankan tiga pilar, (struktural, fungsional dan Pos Wiranto),” kata Dossy lebih lanjut.
Untuk itu, gelar penghitungan peta partai Haruna setiap minggu dilakukan. Setidaknya dirinya akan mengetahui kemajuan dan kekurangan apa untuk mempersiapakan pileg yang bakal digelar pada April 2009. ”Mesin politik terus dipanasakan, agar cita-cita hati nurani saatnya bicara benar-benar bisa menyentuh kebutuhan rakyat,” kata mantan kader Golkar Jatim ini.
Diakui Dossy, saat ini dari 38 DPC se Jatim yang dinilainya masih terbelakang dan kurang memuaskan, ada 3 DPC. Di antaranya DPC Hanura Kota Mojokerto, DPC Hanura Pacitan dan DPC Hanura Trenggalek. “Tiga ini, yang kita terus dorong agar kekuatan basis massa menjadi lebih riil. Evaluasi terus dilakukan agar kinerja Hanura benar-benar efektif,” akunya yakin.
Sehingga tidak menutup kemungkinan target nasional Partai Hanura menjadi salah satu partai politik yang masuk 3 besar saat perhelatan pileg nanti. Ditambah lagi, upaya mendorong Wiranto untuk maju capres 2009 mendatang. “Itu menjadi kebutuhan utama yang harus terus didorong,” urainya. (**)

GENTLEMAN

Oleh
Syahbandiah Esha

A gentleman will walk but never run (Sting/Englishman in New York)

‘TERDAKWA’ salah tangkap Imam Chambali alias Kemat dan David Eko Priyanto tak hanya sosok-sosok bersahaja dan nrimo, khas Jawa. Namun, dalam diri mereka tersimpan jiwa –yang kata orang sono—gentle. Lihatlah, bagaimana reaksi keduanya saat kembali menghirup udara kebebasan yang didamba manusia manapun, kebebasan untuk bisa melakukan aktivitas hidupnya dengan aman dan nyaman. Mereka sama sekali tak menuntut aparat hukum yang menyidik, menyangka, menyidangkan dan mengkerangkeng mereka, di wilayah hukum Jombang, atas kasus pembunuhan Asrori yang tidak pernah mereka lakukan .Ungkapannya murni dari lubuk hati keduanya. Tak ada rekayasa sama sekali dari pihak manapun. Justru orang lain geram karena keduanya tak akan menuntut apapun atas perlakuan aparat hukum pada mereka. David dan Kemat –mantan waria dan sesekali masih tersisa sifat kemayunya saat berbicara—adalah sedikit contoh jiwa-jiwa gentle.
Sebutan gentleman, dari waktu ke waktu memang tiada pernah berubah. Dalam kamus besar bahasa Inggris-Indonesia susunan John M. Echols-Hassan Shadily, gentleman artinya orang yang sopan, santun, penuh kelembutan dalam bersikap dan berbicara. Lebih luas lagi, seorang gentleman tentu akan menjaga segenap martabat dan citra dirinya –termasuk mengakui kekalahan, kesalahan— untuk terus-menerus berada dalam lingkaran kehati-hatian, kebaikan, ketegasan setiap bertindak, dengan tetap mengedepankan kesantunan sehingga terpancar elok, elegan.
Di lapangan bola yang keras dan cenderung kasar itu, ada yang mengatakan ajang tepat menguji jiwa gentle para pelakunya. Betapa, 22 pria dengan kemampuan nyaris sama, bertekad menjadi paling baik, berebut ikon di setiap kompetisi bergengsi dan super ketat. Saling jegal, mengkasari, menyakiti, melukai –di tengah terngiang-ngiangnya motto sportif-- demi meraih tujuan utama, tentulah jauh dari sikap gentle. Andai Zinedine Zidane, ikon sepakbola Perancis tidak mempertontonkan ‘aksi menanduk’ Marco Matterassi, penyerang Timnas Italia di Piala Dunia 2008 belum lama ini, perjalanan karirnya tentu tak akan ‘tercoreng’ dan ia patut ‘berdiri sejajar’ dengan Frans Beckenbauer. Legenda sepakbola Jerman itu mampu membuktikan pancaran jiwa gentle-nya dengan tampilannya yang elegan di dalam maupun di luar lapangan.
Mari bandingkan dengan sederet penguasa, pejabat pemerintahan maupun wakil rakyat dari ujung barat hingga timur negeri ini yang –sampai lelah kita mendengarnya-- bergantian berurusan dengan hukum. Bila akhirnya mereka sampai pada proses hukum, tentu bukan karena jiwa gentle mereka. Para pemegang kekuasan yang tak tahu malu itu, para perekayasa kebijakan tersebut, lebih banyak karena terjebak dan tertangkap oleh aparat berwenang yang mengincarnya sampai berbilang tahun. Belum ada satupun kisah mereka bersedia, rela, menyerahkan diri hingga membuat ringan pekerjaan berwajib. Perilaku korupsi, penyalahgunaan wewenang, pencederaan amanah rakyat itu sendiri, sudah menjauhkan mereka dari watak gentleman.
Masih di lingkup kekuasaan, semestinya kita masih terheran-heran oleh ‘sikap aneh’ aparat hukum yang menangani kasus Kemat cs. Sama sekali tak tergerak melakukan permintaan maaf atas pelanggaran kemanusiaan terhadap dua anak Jombang tersebut. Pun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.selaku petinggi kepolisian di negeri ini, sekaligus yang paling bertanggungjawab atas kesalahan fatal anak buahnya pada Kemat cs. Kapolri bahkan tegas mengatakan tak akan meminta maaf. Sebuah arogansi pemimpin yang dengan sangat gampang ditemui di negeri ini, sebenarnya. Hingga kini pun, tak ada rehabilitasi, pemulihan nama baik, yang harusnya menjadi bagian terpenting bagi Kemat cs.
Agaknya, tak semua orang dilahirkan memiliki jiwa gentle. Ada yang pengecut, pecundang, pembohong, petaruh. Beruntunglah Kemat dan David. Prototipe pria Jawa sesungguhnya , pemilik jiwa gentle itu : bersahaja, santun, tak menggelegak, hati-hati dan nrimo. Setidaknya, keduanya pun tidak lari dari tuduhan –palsu— yang harus dijalaninya meski di bawah tekanan, ancaman dan siksaan. Benar juga kata Sting, pentolan The Police dalam single hitsnya “Englishman in New York’ yang sangat keren dan filosofis itu. “Confront your enemies, avoid them when you can/ A gentleman will walk but never run. (***)

KPU Bingung

Oleh : Sokip, SH


Kinerja KPU Jawa Timur saat ini benar-benar super sibuk. Setelah gagal memilih gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan langsung putaran pertama 4 Juli lalu, yang ternyata gagal. Dilanjutkan putaran kedua yang berlanjut ke MK (Mahkamah Konstitusi) dan pada 2 Desember lalu mengabulkan sebagian tuntutan Ka-Ji, kini KPU harus mempersiapkan pemilihan langsung putaran ketiga, walau hanya di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.
Yang saat ini harus dilakukan KPU Jawa Timur, tunjukkan kalau lembaga independen yang didanai uang rakyat ini bisa bekerja secara professional. Jangan sampai ada pihak-pihak lain, terutama salah satu tim sukses calon gubernur yang leluasa melakukan intervensi di putaran ketiga mendatang.
Apapun, KPU telah ‘dinyatakan salah’ dengan keputusan MK yang menyatakan kalau hasil pemilihan langsung di dua kabupaten harus diulang dan satu kabupaten harus dilakukan penghitungan ulang. Hal ini harus diakui, kinerja KPU Jawa Timur masih amburadul.
Dengan putusan MK tersebut, saat ini semua mata jutaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur tertuju di dua kabupaten di kepulalauan Madura yang dikenal memiliki karakteristik yang cukup unik. KPU harus benar-benar membuktikan kalau bisa bekerja, walau dengan sempoyongan. Apalagi, anggaran yang sudah dikucurkan sedikitnya Rp 750 miliar dan akan kembali digerojok.
Sayangnya, di hari-hari yang semakin mendekati penentuan siapa gubernur Jawa Timur mendatang, ternyata KPU masih disibukkan dengan putusan MK. Semua ini dibuktikan dengan rencana Tim Pengacara KPU Jawa Timur yang akan mengadukan keputusan MK ke Komisi III DPR RI, Selasa (8/12) hari ini. Seperti dikatakan Ketua Tim Pengacara KPU Jawa Timur Fahmi Bahmid.
Rencanannya kedatangan ke Komisi III DPR RI ini, selain dilakukan tim kuasa hukum KPU Jawa Timur juga diikuti Ketua KPU , Wahyudi Purnomo, Ketua Pokja Penghitungan Suara KPU Jawa Timur Arief Budiman, serta beberapa anggota KPU lainnya
Ternyata, KPU yang masih memiliki tugas seambrek dengan jadwal mepet, masih saja tak terima, putusan MK. Dalihnya, putusan itu dinilai keluar dari kewenangan MK. “Yang diputuskan MK bertentangan dengan UU 12/2008,” dalaih Fahmi Bachmid.
Fahmi beralasan, kalau putusan MK untuk melakukan hitung ulang di Kabupaten Pamekasan serta coblosan ulang di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan ternyata tidak ditindaklanjuti secara tuntas. Karena, dari kewenangannya MK itu tidak disebutkan hasil penghitungan ulang akan diapakan. Sehingga, Fahmi menilai kalau keputusan MK itu justru malah membinggungkan.
Membingungkan bagi siapa? Inilah yang perlu dipahami oleh para punggawa KPU Jawa Timur. Rakyat sebenarnya sejak awal sudah menilai kalau KPU kinerjanya asal-asalan. Dalam kondisi seperti ini, yang ditunggu masyarakat Jawa Timur, tunjukkan kalau KPU mampu. Mampu menyelesaikan tugas terakhirnya melakukan pemilihan ulang di dua kabupaten dengan jadwal sesingkat-singkatnya.
Daripada sibuk mengurus keputusan MK, lebih bijaksana kalau KPU bisa menyelesaikan urusan-urusan tekinis dan non teknis menjelang pemilihan langsung. Bukannya menyiapkan kertas suara yang hingga kini masih terkatung-katung lebih bermanfaat daripada harus keluyuran Surabaya-Jakarta untuk urusan yang belum tentu membawa kemaslahatan bagi rakyat Jawa Timur.(**)