Protes Pilgub Esktra

Oleh : Sokip, SH
Penghitungan ulang hasil pemilihan gubernur (Pilgub) putaran II di Pamekasan sudah selesai dilakukan. Dengan demikian, keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang salah satunya memerintahkan KPU Jawa Timur melakukan penghitungan ulang telah dilakukan di Pulau Garam tersebut. Sayangnya, ibarat suatu pertandingan, ternyata diantara pemain tidak siap kalah.
Ini dibuktikan dengan masih adanya protes dari salah satu kubu, yaitu Ka-JI (Khofifah I Parawansa-Mujiono) yang berancang-ancang akan lapor ke DPR-RI dan Presiden. Semua ini menunjukkan kalau mereka tidak siap untuk menerima hasil demokrasi yang cukup melelahkan di Jawa Timur ini.
Protes atau apapun istilahnya, sebenarnya boleh-boleh saja. Apalagi kalau tim yang dikalahkan tersebut mencurigai adanya kecurangan. Akan tetapi, kalau upaya protes tersebut hanya untuk memenuhi ambisi supaya menang, tentunya upaya tersebut sudah di luar rel demokrasi.
Seperti diketahui, dalam hitung ulang yang dilakukan di Pamekasan Minggu (28/12) lalu, informasinya perolehan suara pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) sebanyak 216.636 yang berarti turun dari hasil yang diumumkan KPU sebulan sebelumnya sekitar 500-an suara. Sebab pada putaran II, suara KarSa mencapai 217.170.
Sementara, pasangan Ka-Ji mendapat 195.527 suara yang juga berarti turun sekitar 100 suara, karena pada pengumuman sebelumnya, suara pasangan ini mencapai 195.638.
Hasil hitung ulang tersebut ternyata masih berpihak pada Karsa. Sayangnya, Ka-Ji nampaknya tetap belum mau menerima kekalahan tersebut dengan akan melancarkan protes lagi terkait proses hitung ulang ini.
Menyikapi keruwetan pelaksanaan Pilgub Jawa Timur kali ini, dibutuhkan pemikiran bijak. Baik itu dari pemerintah, masing-masing calon serta masyarakat Jawa Timur, yang sudah lelah menunggu siapa gubernurnya. Apalagi, dana yang telah dikeluarkan dari APBD hampir Rp 1 triliun.
Saat ini, yang dibutuhkan rakyat Jawa Timur adalah peningkatan kesejahteraan hidup dan anak-anak mereka bagaimana bisa sekolah hingga selesai. Bagi rakyat, siapapun yang menjadi gubernur, tak mau pusing, asalkan bisa memberikan perubahan yang lebih baik.(**)